Header Priangan

Batal, Revisi Perda Pajak Reklame

Monday, 04 Mar 2013 | 14:37:22 WIB


CILEGON, (KB).-
Rencana DPRD Kota Cilegon untuk merevisi Perda Kota Cilegon No.14 tahun 2011 tentang Pajak Reklame, akhirnya batal. Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon, Amal Irfanudin, pembatalan revisi Perda tersebut, diambil setelah pihak DPRD melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Hasil konsultasi DPRD ke Kemendagri bahwa Perda tentang Pajak Reklame tidak boleh diubah,” ujarnya, akhir pekan kemarin.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyatakan, untuk reklame Parpol di Kota Cilegon agar tidak kena pajak tidak perlu mengubah Perda. Akan tetapi cukup dengan Peraturan Wali Kota (Perwal).
Ia menjelaskan, selain mengacu pada hasil konsultasi ke Kemendagri, DPRD Kota Cilegon juga telah melakukan studi banding ke daerah lain. Ternyata, kata Amal, diketahui beberapa daerah sudah memberlakukan peraturan tersebut. Akmal menyebutkan salah satu daerah yang telah memberlakukan reklame Parpol tidak dikenakan pajak adalah Palembang.
Seperti diketahui, sebelumnya DPRD Kota Cilegon berencana untuk melakukan revisi terhadap Perda No.14 tahun 2011 tentang Pajak Reklame. Rencana dewan tersebut, menyusul adanya keinginan kalangan politisi di Kota Cilegon agar pemasangan reklame atau atribut partai politik (Parpol) tidak dikenakan pajak. (H-33)***


bisa terpenuhi. Karena DPRD Cilegon dan para pejabat instansi terkait di Pemkot Cilegon menyetujui bahwa Parpol yang memasang atribut di daerah ini tidak harus membayar pajak.
Kesepakan Legislatif dan eksekutif tersebut, terungkap dalan “hearing” membahas Pajak Atribut Parpol, antara Komisi I dan II dengan instansi terkait, di DPRD Kota Cilegon, Kamis (14/2). Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Cilegon, Arief Rifa’I Madawi, dihadiri jajaran anggota Kimisi I dan Komisi II DPRD Kota Cilegon, dan para pejabat Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD), Dinas Tata Kota Cilegon, Satuan Polisi Pamong Praja, Kesatuan Bangsa dan Lingkungan Masyarakat (Kesbanglinmas), serta para camat se-Kota Cilegon.
Atas kespakatan tersebut, para pejabat dan anggota dewan yang hadir dalam rapat dengar pendapat itu juga menyetujui untuk dasar hukumnya maka Perda Kota Cilegon No.14 tahun 2011 tentang Pajak Reklame harus direvisi. Dengan revisi Perda tersebut, nantinya pungutan pajak reklame ada pengecualian untuk Parpol.
Ketua Komisi III DPRD Kota Cilegon, Iye Iman Rohiman mengusulkan ada alternatif lain selain merevisi Perda untuk menentukan dasar hukum penghapusan pajak reklame Parpol. “ Hal ini perlu dilakukan sebagai kesiapan jika revisi Perda mengalami kendala waktu atau menimbulkan masalah.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala DPPKD Kota Cilegon, Septo Kalnadi mengatakan sebenarnya pemungutan pajak reklame Parpol tidak untuk meningkatkan pendapatkan daerah, akan tetapi hanya untuk melaksanakan peraturan yang telah diterapkan dalam Perda. “Jika Perda 14 tahun 2011 tentang Pajak Reklame harus direvisi, sebaiknya DPRD yang mengajukan inisiatif usulan revisi Perda tersebut,” kata Septo.
Menurut Septo, selain harus merevisi Perda, sebenarnya ada langkah lain agar reklame Parpol tidak harus pajak, yaitu Parpol mengajukan keringatan kepada Wali Kota, jika disetujui maka DPPKD akan menentukan nilai pajak untuk reklame Parpol tersebut, dengan nilai nol persen.
Sementara itu Kepala Kesbanglinmas, Didi Sukardi mengungkapkan sebagai payung hukum untuk pengecualian pajak reklame Parpol bisa dilakukan dengan adanya Peraturan Wali Kota. Menurut dia, langkah tersebut, lebih baik ketimbang harus merevisi Perda.
Namun usulan Didi tidak disepakati anggota dewan. “Karena wali kota juga seorang politisi, kami khawatir jika walo kota mengeluarkan Perwal akan menimbulkan image yang kurang baik,” kata Iye. Akhirnya rapat menyepakati Perda Kota Cilegon No.14 tahun 2011 tentang Pajak Reklame direvisi.(H-33)***

Dibaca : 524 kali
Belom ada komentar pada artikel ini Kirim Komentar Anda

Kirim Komentar Anda



Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.