Header Priangan

Peraturan Menpan, Inspektorat Hapus Eselon IV

Thursday, 07 Mar 2013 | 22:02:44 WIB

CILEGON, (KB).-
Salah satu jabatan strukturan setingkat eselon IV di lingkungan Inspektorat Kota Cilegon dihapus. Penghapusan itu dilakukan atas dasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara tentang reformasi Bidang Pengawasan.
Menurut Kepala Inspektorat Kota Clegon, Mulyawan Soepardi, reformasi dimaksud ditandai dengan perubahan struktur organisasi di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun dengan mengedepankan pembinaan dan pengawasan.
Demikian pula, kata dia, terdapat pembagian tugas yang jelas dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Perubahan itu, jelas dia, dalam struktur organisasi di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah semua jabatan struktural dibawah Inspektur Pembantu dialihkan menjadi jabatan fungsional pengawas. Dalam aturan itu disebutkan, kata dia, apabila jabatan fungsional pengawas pemerintah telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan, maka jabatan struktural dibawah Inspektur Pembantu dihapus.
"Jabatan fungsional pengawas pada Inspektorat Kabupaten/Kota terdiri dari Jabatan fungsional auditor dan jabatan fungsional pengawas pemerintahan," ujarnya.
Ia menjelaskan, pengertian jabatan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana ketentuan dalam pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelengaraan urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya disebutkan Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (JF P2UPD) adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah.
Selain itu, lanjut dia, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah, yang selanjutnya disebut Pengawas Pemerintahan, adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Sekretaris Inspektorat Kota Cilegon, Wilastri, menambahkan, penghapusan itu merupakan tindaklanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2009 tentang pejabat fungsional P2UPD dan Angka Kreditnya.
“Peraturan Menpan ini berdampak pada penyesuaian terdadap SOPD Inspektorat Daerah, sebagai konsekwensinya, pejabat struktural eselon IV pada inspektorat akan di hapus dan disesuaikan menjadi pejabat fungsional P2UPD, “ujarnya.
Dengan perubahan itu, Ia berharap dapat menciptakan suasana yang harmonis sehingga terbangun iklim kerja yang kondusif dan menyenangkan. “bahwa tugas yang didelegasikan bukalah beban tetapi merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya secara optimal agar kerja organisasi dapat berjalan dengan baik, “ujarnya. (H-37)***

Dibaca : 2068 kali
Belom ada komentar pada artikel ini Kirim Komentar Anda

Kirim Komentar Anda



Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.