Header Priangan

Terkait Dana Hibah ke Ponpes, Penegak Hukum Diminta Proaktif

Wednesday, 20 Mar 2013 | 11:05:29 WIB

LEBAK, (KB).-
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lebak mendukung aparat penegak hukum memproses dugaan penyunatan dana hibah dari Pemprov Banten ke Ponpes Darul Jalal di Desa Muara Dua, Kecamatan Cikulur diduga dilakukan oknum anggota DPRD Banten.
Langkah ini dimaksudkan agar informasi yang beredar di sejumlah media menjadi terang benderang. Tentu saja jika benar adanya dugaan tersebut agar diproses secara tuntas. Namun, jika tidak benar, PPP Lebak meminta media mengklarifikasi.
Hal tersebut ditegaskan Ketua DPC PPP Lebak, H Pitung Turmudzi kepada sejumlah wartawan di sekretariat DPC PPP di Jalan Raya Pandeglang Km 1, Kecamatan Cibadak, Selasa (19/3).
“Atas informasi itu, yang pertama, PPP sangat terpukul dan miris. Namun, saya yakin nggak mungkin media memberitakannya kalau tidak ada sumbernya,” katanya.

Terus kawal

Kemudian, yang kedua, kata H Pitung, PPP Lebak menjunjung tinggi hukum. Jika memang perbuatan tidak terpuji itu dilakukan oleh kader partai seperti yang telah diberitakan, berarti itu sudah masuk pada ranah hukum. Oleh karena itu, dia mendesak agar ditindaklanjuti oleh aparat berwenang.
Ia meminta, dalam masalah ini media mengawal hingga tuntas dan jangan sampai terhenti di tengah jalan tanpa kejelasan benar atau tidaknya sebuah informasi.
Sebelumnya, anggota DPRD Banten dari Fraksi PPP, TH, secara resmi menyampaikan klarifikasi terhadap tudingan dirinya telah menerima uang dari potongan dana hibah tersebut. 
Dalam jumpa pers di gedung DPRD Banten, TH mengaku, tidak pernah meminta dalam bentuk apapun dan tidak pernah menerima uang atau bentuk lain sebagai imbalan dari KH Holil. Baik secara langsung maupun via transfer ke rekening di bank.
“Saya juga selama ini tidak pernah didatangi LSM. Apalagi, diminta atau memberi uang kepada LSM sebagaimana dikatakan Ki Holil,” katanya.
TH malah mendesak, KH Holil meminta maaf dan mencabut perkataannya karena tuduhan kepadanya tidak benar dan dianggap bernuansa fitnah.
“Sampai saat ini saya tidak pernah bertemu dan berkomunikasi dan sama sekali tidak kenal dengan KH Holil,” tuturnya.
TH mengakui, adanya beberapa proposal yang masuk dan meminta rekomendasi agar dibantu untuk memperoleh alokasi dana hibah dari pemprov. “Selaku wakil rakyat, saya jalankan kewajiban itu. Kemungkinan salah satunya Ponpes Darul Jalal itu,” katanya.

Sebutkan nama

Sementara itu, Ketua Umum Gerakan Masyarakat Pemantau Pembangunan (GMPP) Banten, Musa Weliansyah meminta seorang aktivis Lebak Selatan, Matin, untuk menyebutkan dan membuktikan nama oknum LSM yang membawa bukti transfer kepada oknum anggota DPRD Banten.
“Menindaklanjuti  pengakuan pengasuh Ponpes Darul Jalal, saudara Matin kami minta agar membuktikan soal adanya oknum anggota LSM membawa bukti transfer. Jangan asal ngomong yang akhirnya menimbulkan fitnah, supaya publik mengetahui dan pengakuan tersebut dapat dipertanggugnjawabkan,” ujarnya. (H-34/H-42)***



Dibaca : 387 kali
Belom ada komentar pada artikel ini Kirim Komentar Anda

Kirim Komentar Anda



Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.