Header Priangan

Terkait Dugaan Pemotongan Tunjangan Guru, FKMD Bantah Tudingan KKMD

Saturday, 01 Jun 2013 | 17:11:38 WIB

PANDEGLANG, (KB).-
Ketua Forum Komunikasi Madrasah (FKMD) Pandelang, Aminuddin membantah adanya pemotongan dana honor fungsional guru madrasah non PNS di setiap madrasah diniyah. Selain itu, FKMD juga tidak memotong dana untuk verifikasi madrasah yang bersumber dari dinas pendidikan.
“Tidak ada potongan dana honor fungsional guru Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA). Sebab, dana untuk mereka ini langsung masuk ke rekening MDA,” kata Amin ketika dihubungi melalui telefon genggamnya, kemarin.
Dia mengakui ada ada partisipasi dari MDA setelah honor fungsional guru MDA cair. Partisipasi ini, tidak mengikat dan tidak dipaksa. Pemberian dana partisipasi ini, sudah berlangsung lama sejak FKMD dibentuk.
“Mungkin karena adat ketimuran, maka ketika dana sudah cair mereka berpartisipasi. Namun itu sukarela dan tidak dipaksa serta besarannya bervariasi,” katanya.
Dia juga mengatakan tidak adanya pungutan atau potongan ini sesuai dengan edaran kemenag maupun FKMD. Namun bila ada partisipasi, itu dikarenakan adat ketimuran.
Terkait dengan dana verifikasi madrasah sebesar Rp80.000, Amin mengatakan juga tidak ada. Sebab, dalam laporan kerja dinas pendidikan untk verifikasi, tidak ada anggaran untuk verifikasi.
“Ada dana suporting dari dinas pendidikan dan itu untuk forum. Alasannya, forum merupakan minta dari dinas pendidikan,” katanya.

Tak Ada Muscalub

Menyinggung tentang muscablub, Amin mengatakan, FKMD belum menggelar muscablub. Mereka yang menggelar itu, karena sudah diberhentikan dari kepengurusan KKMD yang lama. Muscablub juga dinilai ilegal karena kepengurusan yang lama masih aktif.
“Kami masih diakui oleh kemenag. Karena itu, kemenag tidak mengeluarkan SK untuk kepengurusan hasil muscablub,” katanya.
Sebelumnya diberitakan, sejumlah pengurus Kelompok Kerja Madsarah Diniyah (KKMD) mendesak Kemenag Pandeglang segera menerbitkan SK kepengurusan Forum Komunikasi Madrasah Diniyah (FKMD) hasil muscablub. Mereka juga mendesak kemenag untuk mengusut adanya potongan tunjangan fungsional guru MDA oleh pengurus FKMD lama.
Ketua KKMD Carita, Sukron Makmun yang didampingi KKMD Mandalawangi, Didin Rafiuddin serta KKMD Kaduhejo, Aceng serta beberapa KKMD lainnya mengatakan, Kemenag Pandeglang diminta tidak menghambat pembuatan SK bagi kepengurusan FKMD Pandeglang.
“Bagaimanapun aturan organisasi sudah jelas. Sudah dilakukan muscablub FKMD dan terpilih kepengurusan baru. Namun entah kenapa Kemenag menunda pembuatan SK kepengurusan yang baru,” kata Sukron.
Dia mengatakan, muscablub digelar karena ketidakpercayaan KKMD terhadap kepengurusan yang lama. Bahkan, sempat dilakukan hearing dengan Komisi IV DPRD Pandeglang beberapa waktu lalu. Meski sudah hearing, tetap saja SK kepengurusan lama belum dibuat. (H-18)***

Dibaca : 740 kali
Belom ada komentar pada artikel ini Kirim Komentar Anda

Kirim Komentar Anda



Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.