Header Priangan

Gelombang Protes Belum Reda, Konflik Pilkades Akibat Regulasi Lemah

Friday, 05 Jul 2013 | 01:19:51 WIB

BALARAJA, (KB),-
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tangerang, Sapri, menilai pelaksanaan pilkades serentak pada 30 Juni lalu merupakan terburuk dari pesta demokrasi langsung tingkat desa sebelumnya.
Menurut dia, ada beberapa catatan yang harus menjadi bahan evaluasi Pemkab Tangerang. “Pertama, terkait kebijakan-kebijakan penyelenggaraan pilkades serentak itu sendiri dimana pemkab tidak boleh menyerahkan sepenuhnya pelaksanaannya kepada badan permusyawarahan desa (BPD) dan panitia pelaksana. Kemudian, dalam hal rekrutmen BPD dan panitia pelaksana harus memperhatikan aspek kapasitas sekaligus integritasnya lantaran ditemukan di beberapa kasus pilkades dimana panitia ditengarai lebih condong pada salah satu calon,”ujar politisi PKS ini, kepada wartawan, Kamis (4/7).
Persoalan lainya, sambung dia, berhubungan dengan bagaimana menutupi celah lantaran tidak adanya pengawas dalam pelaksanaan pilkades agar sengketa yang muncul tidak diselesaikan secara liar oleh pendukung maupun peserta pilkades yang berujung konflik di masyarakat.
“Poin-poin ini bagian penting sebagai bahan evalusi pemkab. Hemat saya, pilkades serentak tahun ini paling buruk dari sebelumnya. Catatan dari sejumlah insiden sporadis di pilkades tersebut, adalah warga jangan menyelesaikan sengketa secara liar dan konsekuensinya ke depan harus ada instrumen yang diberikan tanggung jawab serta wewenang dalam penyelesaian sengketa pilkades itu. Apalagi di sebagaian wilayah, kami menerima aduan adanya ketidaknetralan, baik panitia maupun BPD yang diindikasi condong ke salah satu calon,” ujarnya.
Dari penyelenggaraan pilkades serentak di 147 desa itu, Sapri tidak menampik DPRD dimungkinkan melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah (Perda) Tabupaten Tangerang Nomor 7 tahun 2006 tentang pemerintahaan desa. Dalam kaitan itu, menurutnya, ke depan aturan teknis penyelenggaraan pilkades harus dapat menutup celah munculnya sengketa yang berakhir konflik.
“Jika melihat hasilnya sekarang ini, sangat dimungkinkan untuk dilakukan revisi perda yang memuat teknis penyelenggaraan pilkades. Ini dimaksudkan agar jangan sampai ada bolong-bolong sebagai sebuah kelemahan regulasi yang berakibat sengketa dan konflik seperti sekarang ini,” tandas Sapri kemarin sore, seraya mengaku dirinya tengah berada di wilayah Teluknaga karena ada konflik Pilkades di wilayah itu.
Gelombang protes di Kabupaten Tangerang hari kelima pascapilkades massal Minggu (30/6) masih belum reda. Kemarin, ratusan massa dari pendukung lima calon Kades Cangkudu mendatangi Kantor Kecamatan Balaraja mengelar aksi unjuk rasa memprotes hasil pemungutan suara.
Menurut informasi, Pilkades Cangkudu diikuti enam calon dan dimenangkan nomor urut 1 atas nama Amir Hamzah. Sedangkan yang melakukan aksi massa gabungan pendukung calon nomor 2 Karnadi Santoso, nomor 3 Hasan Basri, nomor 4 Ida Juraida, dan nomor urut 6 Kardi Santoso.
Mereka menuntut pemungutan suara ulang. Alasannya, pada perhitungan suara terdapat selisih surat suara dengan jumlah daptar pemilih tetap (DPT) yang datang untuk menggunakan hak pilih berjumlah 7826. Namun dalam perhitungan disebut-sebut hanya terdapat 7.805 suara.
“Saya bersama empat calon yang lain datang ke sini hanya untuk menanyakan kenapa tidak ada berita acaranya dan kemana 21 suara yang hilang itu. Kami meminta untuk diadakan penghitungan ulang,” ujar Hasan Basri, koordinator aksi.(Endang/Job/KB) ****

Dibaca : 331 kali
Belom ada komentar pada artikel ini Kirim Komentar Anda

Kirim Komentar Anda



Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.