Header Priangan

Keterbukaan Informasi Pilgub

Saturday, 08 Oct 2011 | 08:39:54 WIB

SERANG, (KB).-
Empat lembaga menyepakati keterbukaan informasi terkait dengan pelaksanaan Pilgub Banten. Kesepakatan ini dtuangkan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani di kantor Komisi Informasi Provinsi Banten, Jumat (7/10).
Nota kesepahaman tersebut ditandatangani Ketua KPU Banten, Hambali; Ketua Panwaslu, Haer Bustomi; Ketua KI Banten, Yhannu Setyawan, dan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Banten, Muhibudin.
Di antara isi kesepahaman antarlembaga tersebut yaitu siap mendorong percepatan waktu pemberian informasi publik terhadap pemohon informasi publik. Terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilgub Banten.
Selain itu, segera membentuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID), dan atau menyediakan meja layanan informasi. Kemudian, segera membuat dan menayangkan informasi setiap saat, dan secara berkala sesuai dengan standar layanan informasi publik.
KPU dan Panwas Banten juga mendorong seluruh jajarannya dari KPU dan panwaslu hingga KPPS dan relawan panawas di daerah. Yaitu untuk mematuhi dan melaksanakan Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Komisi informasi juga akan melakukan percepatan waktu pelaksanaan penyelesaian sengketa informasi serta membantu mengasistensi dan pendampingan terhadap penyelenggaraan dan pembentukan PPID.
Empat lembaga tersebut juga sepakat selalu berkordinasi dan kerjasama dalam menjaga kondusivitas penyelenggaraan Pilgub Banten 2011. Hal ini penting guna menegakkan asas keterbukaan informasi publik.
Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten, Yhannu Setyawan mengatakan, berdasarkan UU No. 14/2008, Peraturan KI No. 1/2010, dan Peraturan KI No. 2/2010 mengatur adanya ketentuan waktu tentang layanan penyediaan informasi dan penyelesaian sengketa informasi pelaksanaan pemilukada bisa lebih cepat diselesaikan. Untuk itu, semua lembaga penyelenggara pemilu di tingkat provinsi hingga paling bawah wajib melaksanakan amanat UU No. 14/2008, dan membentuk PPID pembantu.
”Sebagai contoh jika ada masyarakat yang meminta data daftar pemilih tetap (DPT) atau data lainnya ke KPU, harus diberikan informasi sesuai ketentuan. Kecuali informasi yang dikecualikan diatur dalam undang-undang keterbukaan informasi,” katanya.
Tentukan hasilnya
Menurut dia, penyelenggara pilgub yang baik akan berdampak pada hasilnya, dan pemerintahan baik pula. Dengan demikian, perlu didukung adanya keterbukaan informasi yang disampaikan kepada masyarakat.
Ketua KPU Banten, Hambali mengatakan, pihaknya sepakat dan mendukung adanya kebersamaan yang dibangun untuk berkomitmen terhadap keterbukaan informasi di Banten dalam segala aspek. Terutama dalam penyelenggaraan pemilukada. Pasalnya, kebersamaan dalam membuat komitmen dan kesepakatan terkait keterbukaan informasi, penting karena menyangkut trasparansi publik.
”KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu siap memberikan informasi yang diinginkan masyarakat. Sejauh ini, KPU telah berupaya secara terbuka menyampaikan berbagai informasi tersebut,” kata Hambali. (H-32)***

Dibaca : 327 kali
Belom ada komentar pada artikel ini Kirim Komentar Anda

Kirim Komentar Anda



Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.