Header Priangan

Akibat ”Sweeping” Buruh, Perusahaan Rugi Miliaran Rupiah

Friday, 05 Oct 2012 | 15:12:27 WIB

SERANG, (KB).-
Perusahaan di Serang Timur, Kabupaten Serang mengalami kerugian hingga miliaran rupiah akibat buruh mogok kerja karena memilih berunjuk rasa, Rabu (3/10). Pasalnya, dengan kejadian tersebut pengiriman hasil produksi terganggu akibat aktivitas terhenti.
Menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Serang, Mustofa, Kamis (4/10), mogok kerja sangat merugikan perusahaan karena berhentinya produksi.
“Saya tidak dapat menyebutkan berapa miliar kerugiannya, tapi yang pasti besar sekali, karena produk menjadi tidak dikirim,” katanya.
Mustofa mengatakan, sweeping yang dilakukan buruh tanpa pemberitahuan atau izin. Perusahaan hanya menerima surat pemberitahuan untuk audiensi dengan DPRD Kabupaten Serang terkait tuntutan rekomendasi penghapusan outsourcing.
“Tujuan demonya itu tentang outsourcing. Namun, kemudian menjadi minta naik gaji,” ujarnya.
Ia menilai, terjadinya sweeping akibat miskomunikasi di antara buruh karena pihak aliansi mengaku tidak memerintahkannya.
Pada demo, Rabu (3/10), katanya, hampir semua perusahaan terkena sweeping. Namun, paling banyak yang dikeluarkan buruhnya di PT Nikomas.
Hanya satpam
Terkait penggunaan sistem outsourcing, kata Mustofa, di Kabupaten Serang sangat kecil karena terbatas untuk tenaga satpam, dan clining service. “Outsourcing ada, tapi jarang perusahaan yang menerapkannya. Bahkan, dapat dikatakan hampir tidak ada. Kalau di Tangerang mungkin ada,” ungkapnya.
Ia menuturkan, untuk masalah gaji, itu sudah ada aturannya. Gaji ditentukan oleh dewan pengupahan. Tuntutan kenaikan gaji menjadi Rp2 juta atau Rp5 juta itu tidak masalah, tetapi ketentuannya bukan dari bupati atau gubernur, melainkan berdasarkan aturan.
“Silakan saja mau minta naik gaji, aturannya ada, tapi dalam pembahasan itu kalau satu pihak saja tidak setuju misalnya Apindo, tidak bisa. Jadi, nanti malah bisa kembali lagi ke UMK lama,” katanya.
Ada instruksi
Sementara Koordinator Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kabupaten Serang, Argo P mengatakan, aksi tersebut dilakukan berdasarkan instruksi dari Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) ke Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBI) untuk mogok nasional.
Adapun sweeping, katanya, improvisasi di lapangan, karena izin dari perusahaan ada semua, sehingga perusahaan harusnya tidak produksi. “Izinnya sudah seperti itu, tapi masih ada yang kerja,” tuturnya.
Menurut Argo, buruh harus tetap dibayar, karena niat mereka juga bekerja. Mereka keluar dari perusahaan untuk menghindari sesuatu.
“Coba kalau tidak keluar, ada konflik di dalam perusahaan, manajemen bertangung jawab. Sebagian perusahaan malah ada yang diliburkan tidak produksi, tapi tetap dibayar karena itu juga mengamankan perusahaan,” katanya.
Kebijakan pusat
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertans) Kabupaten Serang, Abdullah mengatakan, untuk kebijakan penghapusan outsourcing itu kebijakan pusat.
“Sebenarnya outsourcing baik kalau dijalankan dengan benar. Masalahnya buruh minta dihapuskan karena pelaksanaannya tidak benar.
”Seharusnya, hak dipenuhi, seperti jamsostek, upah lembur dan sebagainya,” ujarnya.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Serang, Gembong R Sumedi mengatakan, terkait rekomendasi, dewan bisa saja diberikan. Namun, diterima tidaknya bukan kewenangan dewan.
”Memberikan rekomendasi itu harus dikaji dahulu,” tuturnya. (H-40)***

Dibaca : 249 kali
Belom ada komentar pada artikel ini Kirim Komentar Anda

Kirim Komentar Anda



Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.