Header Priangan

DIPA 2013 Naik Rp4 T

Tuesday, 18 Dec 2012 | 10:41:00 WIB

Terkait

SERANG, (KB).-
Alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2013 untuk Provinsi Banten mencapai Rp20,5 triliun. Alokasi ini mengalami kenaikan senilai Rp4 triliun dibandingkan tahun 2011 yang mencapai Rp16,65 triliun.
Kepala Kanwil Perbendaharaan DKI Jakarta, Hasudungan Siregar menyampaikan, tahun 2013 Banten mendapatkan DIPA senilai Rp20,5 triliun. Antara lain untuk instansi vertikal, SKPD, dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan urusan bersama.
"Penyerahan DIPA ini merupakan langkah awal untuk pelaksanaan anggaram pada 2013," kata Hasudungan saat menyampaikan sambutan.
Penyerahan DIPA 2013 diserahkan Gubernur Banten secara simbolis kepada bupati/wali kota dan instansi vertikal di Pendopo Gubernur, Senin (17/12).
"Jika dibandingkan tahun sebelumnya, DIPA yang diterima Banten tahun ini meningkat sekitar Rp4 triliun," kata Ratu Atut Chosiyah seusai menyerahkan DIPA 2013.
Ia mengatakan, pada 2013 Banten menerima DIPA senilai Rp20,3 triliun yang terdiri atas DIPA untuk instansi vertikal sekitar Rp7,7 trilun di antaranya TNI dan Polri. Kemudian SKPD di Provinsi Banten sekitar Rp460 miliar, dana perbantuan untuk delapan kabupaten/kota di Banten sekitar Rp88,4 miliar.
Transfer daerah
Selain itu, kata Atut, yang paling besar adalah dana transfer daerah berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sekitar Rp12,7 triliun, juga dana bagi hasil. Termasuk dana penyesuaian dan BOS untuk provinsi sekitar Rp2,3 triliun dan untuk kab/kota Rp9,7 triliun.
Ia berharap, pelaksanaan APBN oleh instansi vertikal maupun SKPD di Banten pada 2013 berjalan dengan baik. Dengan demikian, terus berupaya meningkatkan serapan APBN tersebut untuk dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pasalnya, serapan APBN pada 2012 di Banten sekitar 75 persen, meskipun masih berada di atas rata-rata nasional yang hanya 72 persen.
"Meskipun masih ada beberapa kendala penyebab serapannya rendah seperti keterlambatan regulasi dari pusat, kami berharap instasi vertikal dan SKPD pada tahun ini bisa meningkatkan serapan anggaran agar manfaat yang dirasakan masyarakat lebih banyak," kata Atut. (H-32)***

Dibaca : 171 kali
Belom ada komentar pada artikel ini Kirim Komentar Anda

Kirim Komentar Anda



Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.